BOALEMO, mediasulutgo.com – Keberangkatan rombongan Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Boalemo ke Kalimantan menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Aktivis Boalemo, Nanang Syawal, yang secara tegas menyebut kegiatan tersebut sebagai pemborosan anggaran dengan motif tidak jelas.
Menurut Nanang kegiatan yang diklaim sebagai “studi banding” itu terkesan dipaksakan dan tidak memiliki urgensi. Terlebih, dari informasi yang beredar, terdapat peserta dalam rombongan yang bukan merupakan bagian dari struktur PKK.
“Ini pelecehan terhadap prinsip efisiensi dan transparansi anggaran. Kalau benar ada yang bukan anggota PKK ikut dalam rombongan, patut dipertanyakan: pakai uang siapa? Kalau ini menggunakan dana hibah atau APBD, maka ini bentuk pelanggaran,” tegas Nanang, Minggu (7/72025), kepada media ini.
Nanang menyoroti bahwa belanja perjalanan dinas atau studi banding ke luar daerah harus mengacu pada prinsip efektivitas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan zaman membuang-buang anggaran untuk jalan-jalan. Negara bahkan sudah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Tapi tampaknya, semangat itu tidak sampai ke Boalemo,” kecamnya.
Ia menambahkan, jika kegiatan ini terbukti menggunakan dana publik, maka pihaknya mendesak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap pos pembiayaan kegiatan tersebut.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Jangan berlindung di balik nama PKK lalu melakukan pemborosan. Rakyat makin cerdas. Kalau tak bisa jelaskan transparansi anggaran, sebaiknya mundur saja dari jabatan publik,” tandas Nanang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Boalemo dan Tim Penggerak PKK Kabupaten belum memberikan klarifikasi resmi terkait sumber anggaran maupun dasar pemberangkatan PKK dan peserta yang bukan anggota PKK. (*)
