JAKARTA,mediasulutgo.com — Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania (Joman) mendatangi Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya untuk mendesak aparat menuntaskan kasus tersebut dan menetapkan pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan tanpa dasar hukum, termasuk nama Roy Suryo yang kerap mengkritisi isu ini di publik.
Ketua Joman, Immanuel Ebenezer, menilai tuduhan terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi telah merugikan nama baik kepala negara dan menciptakan kegaduhan politik yang tidak sehat. Ia meminta aparat bersikap tegas dan tidak membiarkan opini liar berkembang tanpa kejelasan hukum.
“Presiden sudah difitnah bertahun-tahun lewat narasi ijazah palsu. Proses hukumnya sudah naik ke penyidikan, jadi kami mendesak Polri untuk segera menetapkan mereka yang menyebarkan fitnah ini sebagai tersangka,” tegas Immanuel.
Sudah Masuk Tahap Penyidikan
Diketahui, laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi sebelumnya sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mengacu pada pasal pencemaran nama baik KUHP dan UU ITE. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.
Polri menyatakan proses pendalaman masih berjalan sesuai prosedur. Meski begitu, Joman menilai publik berhak mendapatkan kejelasan agar polemik ini tidak terus dijadikan komoditas politik.
Roy Suryo Minta Proses Dilanjutkan di Bareskrim
Menariknya, Roy Suryo, yang kerap disebut dalam desakan relawan, justru meminta agar kasus ini dilanjutkan ke Bareskrim Polri, bukan hanya berhenti di Polda Metro Jaya. Menurutnya, penanganan di tingkat pusat akan membuat proses lebih transparan.
Sementara itu, Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025 sudah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli, setelah dilakukan verifikasi dokumen dan konfirmasi resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Publik Tunggu Langkah Polri
Meski klarifikasi soal keaslian ijazah sudah dikeluarkan secara resmi, perdebatan di publik masih berlangsung. Joman menilai langkah hukum tegas dibutuhkan agar polemik tidak dipelintir untuk kepentingan politik menjelang masa kampanye nasional.
“Kami hormati kritik, tapi bukan fitnah. Kalau tidak bisa membuktikan, ya harus siap tanggung jawab hukum,” ujar Immanuel.
Kini, publik menunggu sikap Polri: apakah laporan ini akan segera menetapkan tersangka, atau justru dihentikan karena dianggap cukup dengan klarifikasi resmi negara.
