LIMBOTO, mediasulutgo.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto memiliki tagline wujudkan Pelayanan 2X Lebih baik.
Untuk menjabarkan motto itu, tentu bagi setiap OPD terus berlomba-lomba dan berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disemua tingkatan sektor.
Seperti yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dalam rangka percepat dan membahagiakan pelayanan administarasi kependudukan kepada masyarakat sejumlah program inovasi dilahirkan.
Kepala Dinas Dukcapil Muchtar Nuna mengatakan, sejumlah program inovasi dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu antara lain.
Pertama, bagaimana seluruh anak usia nol sampai usia sebelum 17 tahun terutama yang berada dunia pendidkan, itu bisa memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
“Program kita adalah SASKIA (Setiap Anak Sekolah Punya Kartu Identitas Anak). Program ini dikerjasamakan dengan Korwil Dikbud kecamatan. Untuk perjanjian kerjasama dan melalui mereka secara kolektif akan mengumpulkan siswa-siswa belum punya KIA untuk diproses di sekolah kemudian diajukan kepada Dukcapil secara kolektif,” Terang Muchtar, Senin (20/09/2021).
Lanjut Muchtar, Program SASKIA ini juga menyentuh hingga tingkatan kementerian agama, sebut saja seperti, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah.
Selanjutnya, untuk tingkat akta kelahiran di puskesmas setiap ibu hamil yang melahirkan langsung menerima akta kelahiran.
“Program kita adalah AHLAK (Anak Lahir Ada Akta). Program ini sebagai wujud dan komitmen Dukcapil Kabupaten Gorontalo dalam ramgka memberikan motivasi kepada seluruh ibu hamil agar melahirkan di puskesmas,” Kata Muchtar.
Sehingga lanjut Muchtar sebelum pulang rumah sudah membawa akta kelahiran. Prosesnya cepat dan langsung ada akta, tidak perlu lagi datang di kantor dukcapil. Program ini pun dikerjasamakan dengam Dinas Kesehatan dan Puskesmas -Puskesmas di daerah ini.
Kemudian, ditingkatan desa pun dukcapil berkolaborasi dengan pemerintah desa dengan nama Program ADD. Bukan Alokasi Dana Desa tapi ADD adalah Adminduk Dari Desa.
“Saat ini semua proses pengajuan sampai dengan pencetakan administrasi kependukan tidak lagi ke dukcapil cukup di kantor desa dan ada petugas adminduk desa yang membantu untuk memproses itu,” Imbuhnya.
Program terakhir, dijelaskan Muchtar namanya adalah Program LIDA. Layanan Identitas Datang Antar.
“Jadi, kita antar langsung ke desa _ desa administarasi kependudukan sehingga hal ini juga sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,”pungkasnya.(if)
