BOLTARA|mediasulutgo.com – Usai menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda RPJMD 2025–2029, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kembali melanjutkan agenda penting dengan menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).
Dalam rapat tersebut, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 24 petugas kebersihan mencuat dan menjadi sorotan tajam. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bolmut, Mardan Umar, yang menilai langkah Dinas Lingkungan Hidup layak menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan KUA–PPAS.
DPRD Setujui Nota Kesepakatan dengan Catatan
Sementara itu, Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra, menyatakan bahwa DPRD secara resmi menerima dan menyetujui rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
Namun, Frangky menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak diberikan secara mutlak. Ada catatan penting yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengurangan, pergeseran, maupun penambahan alokasi anggaran, sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.
Bupati Apresiasi Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, memberikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan kunci bagi daerah untuk terus tumbuh dan berdaya saing.
“Yang membuat daerah ini tumbuh dan berkembang adalah upaya kita bersama. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang siap sejalan mewujudkan Bolmut yang berdaya saing,” ujar Bupati.
Dihadiri Pimpinan Daerah dan Unsur Penting
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, Wakil Ketua DPRD Depri Pontoh dan Saiful Ambarak, para anggota DPRD, Asisten Setda, pimpinan OPD, serta sejumlah unsur penting lainnya.(Adv)
