BOLMUT|mediasulutgo.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (25/8/2025).
Dalam rapat tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Meidi Pontoh, menegaskan bahwa perubahan APBD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar revisi administrasi anggaran.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, perubahan APBD 2025 seharusnya menjadi momentum pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan. Dengan begitu, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Perubahan APBD ini hendaknya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah atau sedang berjalan. Outcome dan output dari program yang dijalankan harus jelas, tepat sasaran, serta berpihak kepada kebutuhan masyarakat luas,” tegas Meidi.
Dalam pandangan fraksinya, PDI Perjuangan menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya melakukan revisi anggaran, tetapi benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar APBD Perubahan berbasis data yang akurat, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Dengan langkah tersebut, diharapkan setiap program pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran rencana, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Sektor kesehatan menjadi salah satu poin penting yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah diminta serius memperhatikan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas yang ada di seluruh kecamatan.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, APBD Perubahan 2025 ini jangan sampai abai terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas,” ujar Meidi Pontoh.
Selain kesehatan, bidang pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti minimnya alokasi untuk program bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi mahasiswa kurang mampu.
“Ranperda Perubahan APBD 2025 ini sebaiknya mengakomodir kebutuhan pendidikan, termasuk biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Hal ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM di daerah,” tambahnya.
Tak hanya itu, program bantuan sosial juga diharapkan tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar masyarakat lapisan bawah tidak tertinggal dari pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, perubahan APBD bukan sekadar siklus rutin keuangan daerah, melainkan harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 ini benar-benar memberi manfaat nyata. Anggaran yang dibahas dan disahkan jangan hanya sekadar angka, tetapi harus menjawab kebutuhan rakyat di seluruh pelosok Bolmong Utara,” tutup Meidi Pontoh.
Dengan pandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bolmut ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan layanan publik, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(**)
