Bolmut – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Meski demikian, fraksi menyertakan sejumlah catatan strategis agar arah pembangunan lima tahun ke depan lebih terarah dan pro-rakyat.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi, Dewi Astuti Mondo, dalam Rapat Paripurna DPRD Bolmut yang digelar pada Selasa (5/8/2025) malam di ruang sidang dewan.
Dorong UMKM dan Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sektor industri kecil, koperasi, dan UMKM berbasis keadilan sosial.
“Peningkatan UMKM dan sektor pariwisata berbasis budaya lokal harus menjadi tulang punggung ekonomi daerah ke depan,” tegas Dewi Astuti Mondo.
Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk dikembangkan secara berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan dan penguatan identitas budaya lokal.
Investasi Ramah Lingkungan & Penyederhanaan Birokrasi
Fraksi juga menekankan pentingnya menarik investasi produktif yang ramah lingkungan, disertai penyederhanaan birokrasi serta kepastian hukum agar tercipta iklim investasi yang kompetitif.
Prioritas Infrastruktur, Pendidikan, dan Layanan Publik
Tak hanya sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta pemerataan akses pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, mudah diakses, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah,” lanjut Dewi.
Tata Kelola Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Dalam aspek tata kelola, fraksi mendorong reformasi birokrasi yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Transparansi pengelolaan keuangan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
“Kami mendorong setiap program pembangunan disusun berbasis indikator kinerja yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Dewi lagi.
Komitmen Mengawal Pembangunan
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan terus mengawal seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi upaya nyata membangun pemerintahan daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.(Adv)
