BOALEMO, mediasulutgo.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo Fakturrohman meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar transparan dalam melakukan pengurusan Sertifikat tanah.
Pasalnya, hingga kini masyarakat masih saja bingung bahkan enggan mengurus Administrasi pertanahan karena tidak ada kejelasan terutama biaya pengurusannya.
“Pengurusan Sertifikat yang ada di Kabupaten Boalemo sangat menghantui Masyarakat Karena terkesan ada nilai-nilai Administrasi yang Luar biasa di dalamnya”ungkap Fakturrohman saat ditemui oleh Awak Media, Selasa (30/06/2020)
Sejauh ini ujar Fakturrohman, pihaknya seringkali menerima keluhan serta aduan masyarakat terkait hal tersebut.
“Untuk itu saya selaku Anggota DPRD, meminta kepada pihak BPN yang ada diKabupaten Boalemo, agar transparan dan lebih maksimal serta betul-betul dalam membantu Rakyat jangan memperpanjang berokrasi. Aturan ya aturan tapi harus transparan” Tegas Fakturrohman.
Ironisnya kata Politisi PPP ini, jika dibandingkan harga pengurusan sertifikat tanah saat ini jauh lebih mahal dari harga jual tanah tersebut.
“Pengurusan tanah harus sesuai dengan Prosedur dan Regulasi yang ada. Saat ini bahkan biaya sertifikat sudah melampaui dari harga pembelian tanah. Jadi ada kesan seperti “Ada hantu di pertanahan ini” Masyarakat takut dengan mengurus Sertifikat, (Simalakama) tidak di urus, akan bermasalah, di uruspun seolah ada yang mengahantui” tutur Fakturrohman.
Sementara itu hingga berita ini di tayangkan, BPN Boalemo belum berhasil ditemui untuk mendapatkan keterangan resmi terkait hal tersebut. (Boby)
