BOLSEL|mediasulutgo.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar dua paripurna terkait kinerja Pemerintah Daerah (Pemda).
Paripurna tersebut menyoroti dua hal utama; pertama, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk tahun anggaran 2023, dan kedua, pembicaraan tingkat dua penetapan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.
Sidang paripurna tersebut diselenggarakan di ruang paripurna Kantor DPRD, Rabu (8/5/2023), dipimpin langsung Ketua DPRD, Ir. Arifin Olii, didampingi oleh Wakil Ketua Salman M. Mokoagow, S.Sos serta turut dihadiri Bupati Hi Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, para anggota DPRD, serta sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ir. Arifin Olii menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) telah bekerja secara maksimal dalam mengevaluasi LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023.
Hasil evaluasi tersebut kemudian diterima oleh semua fraksi di DPRD. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pansus atas kerja kerasnya serta memberikan catatan rekomendasi dari tiap fraksi untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah guna perbaikan daerah di masa mendatang”. Ujar Ketua Dewan
Selain itu, pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah (RANPERDA) tentang perlindungan perempuan juga menjadi fokus utama dalam paripurna tersebut. DPRD Bolsel sepakat untuk menetapkan Ranperda tersebut sebagai Peraturan Daerah (PERDA) setelah melalui tahapan pembahasan yang matang, termasuk fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
‘Pada akhirnya, penetapan PERDA membutuhkan persetujuan dari DPRD Bolsel, menandakan kesepakatan bersama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. Paripurna tersebut mencerminkan komitmen serius dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat Bolsel secara keseluruhan. (Adv)
