POHUWATO, mediasulutgo.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dinilai merugikan miliyaran anggaran untuk pengadaan obat dan IPAL Puskesmas.
Hal itu disampaikan oleh Sonni Samoe dalam orasinya di depan kantor DPRD Pohuwato, Kamis (30/09)
Sonni mengklaim bahwa hasil investigasi timnya (Barakuda), menemukan data resmi Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami temukan miliyaran anggaran yang bermasalah dalam pengelolaan obat, itupun diluar dari temuan obat rutin yang expired senilai 1,3 milyar lebih,” ungkapnya.
Dirinya juga mengungkapkan keheranannya dalam Hearing DPRD yg digelar pada tanggal 27 September 2021.
“Sangat aneh jika persoalan Publik terkait urusan pelayanan kesehatan, tapi oleh DPRD justru dilakukan tertutup,” imbuhnya.
Sebab menurutnya, Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, wajib dilakukan secara terbuka, bukan secara tertutup.
Sementara itu, Anggota DPRD Pohuwato, Febriyanto Mardain menuturkan penjelasan Dinas Kesehatan Pohuwato melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bahwa soal obat di dinas kesehatan semua sudah prosedural.
“Ibu Melly, Kabid Pelayanan Kesehatan sudah jelaskan dalam forum Rapat Dengar Pendapat di DPRD. Menurutnya, semua sudah sesuai prosedur yang ada, dan hasil pemeriksaan BPK tidak ada bermasalah,” jelasnya.
Selain itu, Menurut Sonni, informasi yang disampaikan oleh ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Pohuwato kepada DPRD adalah hoax (Palsu).
“Jika informasinya bersifat sesat atau palsu, maka indikasinya sebuah bentuk pelecehan kepada DPRD,” tuturnya.
Seperti diketahui Kisruh kelangkaan obat dan dugaan korupsi pengadaan Obat dan IPAL puskesmas yang beberapa hari terakhir menerjang Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato kembali riuh disuarakan Barakuda, Aliansi yang dibentuk dari 2 LSM di Pohuwato yakni LSM LABRAK dan LSM Pohuwato Watch melalui aksi demonstrasi.(YL)
