BOLMONG|mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tanggapi aksi demontrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Selasa (01/09/2024).
Kepala BKD Bolmong, Ashari Sugeha, menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh instansinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan para demonstran.
“Dari hasil pengecekan, honor yang belum dibayarkan hanyalah untuk bulan September, bukan lima bulan seperti yang diklaim. Kami terus berupaya untuk menyelesaikan pembayaran ini secepatnya,” ungkap Ashari dalam keterangannya.
Ashari juga menambahkan bahwa keterlambatan pembayaran honor bulan September disebabkan oleh beberapa faktor administratif, seperti keterlambatan pemasukan data. Namun pihaknya berkomitmen untuk segera menuntaskan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan P3K.
“Salah satu penyebabnya hanyalah keterlibatan pemasukan data,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pemkab Bolmong tetap menghormati hak para P3K untuk menyampaikan aspirasinya, namun mengimbau agar aksi tersebut tidak dipolitisasi.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak para P3K secara adil dan tepat waktu. Namun, kami juga meminta agar isu-isu seperti ini tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik,” tambah Ashari.
Di sisi lain, muncul dugaan bahwa aksi demo tersebut ditunggangi oleh oknum politisi yang berupaya melemahkan salah satu calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmong.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa aksi ini sengaja diprovokasi untuk memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah yang dipimpin oleh salah satu calon petahana.
Menanggapi dugaan aksi demo yang dipolitisasi, Abdul Bahari Kobandaha, Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, Limi Mokodompit dan Welty Komaling, memberikan tanggapannya, Menurut Kobandaha, pihaknya sangat menyayangkan jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi demi kepentingan politik.
“Pasangan Limi-Welty sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bersih dan adil. Kami berharap semua pihak bersikap bijaksana dalam menyikapi isu ini dan tidak mempolitisasi hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pasangan Limi-Welty berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan para P3K dan seluruh masyarakat Bolmong.
“Kami percaya, kesejahteraan para pegawai dan seluruh masyarakat adalah prioritas. Oleh karena itu, jika ada hak yang belum terpenuhi, kami mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.(*)
