LIMBOTO,mediasulutgo.com — Bupati Gorontalo, H. Sofyan Puhi, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pencegahan Korupsi serta Tinjauan Lapangan Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Sofyan menegaskan pentingnya percepatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi salah satu instrumen utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengukur kinerja pencegahan korupsi di daerah.
“Kita harus bergerak cepat. Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat,” tegas Bupati Sofyan.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah besar dokumen dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum diunggah ke sistem MCP, sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mempercepat tindak lanjut dan penyelesaian administrasi.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Gorontalo, Sri Dewi Nani, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah meneguhkan empat komitmen utama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, yaitu peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, kolaborasi lintas OPD dan pemangku kepentingan, serta percepatan tindak lanjut atas hasil reviu dan rekomendasi KPK.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Inspektorat bersama tim KPK turut melakukan tinjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025. Beberapa proyek diketahui masih berada di bawah capaian 50 persen, sehingga mendapat perhatian khusus untuk dikawal secara intensif oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan paparan hasil pemantauan dan evaluasi MCP tahun 2024 serta tindak lanjut atas rencana aksi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Sekda Kabupaten Gorontalo secara paralel.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
