Sebuah keniscayaan, privatisasi pulau justru bisa merampas ruang pekerjaan bagi para nelayan. Privatisasi pulau, juga dapat mendorong investor untuk memproteksi perairan disektitar pulau atas nama keamanan. Nelayan tidak lagi diijinkan untuk beroperasi menjala di sekitar pulau yang kaya dengan kandungan ikan dan selama ini menjadi sumber pendapatan.
Lebih ironi lagi jika privatisasi Pulau Saronde sampai berimbas pada penambahan angka kemiskinan di Gorontalo. Masuknya Gorontalo di 10 besar provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di tingkat nasional harus menjadi perhatian dalam memutuskan kebijakan.
Terutama berkontrubusi pada kemiskinan di daerah pesisir. Dilansir dari dulohupa.id (29/12/2021) Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, M. Riza Damanik membeberkan empat daerah pesisir di Provinsi Gorontalo yang kondisi kemiskinannya termasuk ekstrem. Empat daerah pesisir tersebut yakni, Bone Bolango, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Boalemo. Nama Kabupaten Gorontalo Utara tidak masuk dalam kemiskinan ekstrim tersebut, namun privatisasi pulau tetap menjadi bahan waspada sebab investor asing yang saat ini sedang berinvestasi tidak hanya mengelola satu pulau saja tapi juga dua pulau lainnya. Bahkan, ada harapan dari pemerintah setempat untuk mendatangkan banyak investor asing mengingat terdapat 52 pulau cantik yang tak kalah indah dan layak dikelola menjadi objek wisata berkelas dunia.
Pemerintah jangan memutuskan kebijakan “semaunya” apalagi mengekor pada konsep kebijakan kapitalis yang hanya bertolak ukur pada untung rugi bukan kemaslahatan umum. Jangan membuat rakyat mati dilumbung padi. Rakyat pesisir yang notabene dekat dengan potensi sumber daya perikanan seharusnya sejahtera. Akan tetapi, saat ini hanya gara-gara kebijakan yang mengekor pada kapitalisme ekpetasi masyarakat seharusnya sejahtera, realitanya justru berada di jurang kemiskinan.
Kemiskinan yang merajalela dan ketimpangan yang begitu tinggi di tengah-tengah masyarakat akan melahirkan problem sosial yang besar. Tingginya kemiskinan akan meningkatkan angka kelaparan yang berujung pada kriminalitas. Hal demikian tentunya akan meresahkan kehidupan masyarakat.
