BOALEMO, mediasulutgo.com — Keputusan Bupati Boalemo untuk mengalihkan anggaran media DPRD ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memicu kemarahan Komisi I DPRD Boalemo. Ketua Komisi I, Helmi Rasyid, menilai langkah tersebut sebagai bentuk intervensi yang mencederai independensi DPRD sebagai lembaga politik yang dipilih langsung oleh rakyat.
Informasi mengenai pengalihan anggaran ini pertama kali diterima Komisi I dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Robert Pauweni. Robert menyampaikan bahwa Bupati meminta seluruh anggaran media yang sebelumnya dikelola DPRD kini dialihkan ke Kominfo Boalemo.
“Jangan seolah-olah hanya Bupati yang boleh mengelola informasi! DPRD juga punya hak untuk menyampaikan kerja-kerja kami kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal independensi lembaga!” tegas Helmi dengan nada geram.
Ia juga mempertanyakan dasar dan logika kebijakan ini, terutama terkait mekanisme administrasi yang dinilai menjadi tidak jelas dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.
“SPK berbeda, tapi SPJ ada di Pemda? Ini akal-akalan yang tidak bisa diterima! Jangan sampai ada kepentingan terselubung di balik pengalihan anggaran ini,” tambahnya.
Helmi menegaskan bahwa DPRD dan Pemda adalah dua lembaga yang berbeda dan memiliki kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta agar Bupati tidak mencampuri urusan DPRD dengan alasan pengelolaan informasi.
“Bupati harus paham, DPRD bukan di bawah kendali Pemda! Jika ini dibiarkan, jangan salahkan kami jika DPRD mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Boalemo terkait polemik ini. Komisi I DPRD Boalemo berencana untuk membawa masalah ini ke pembahasan lebih lanjut guna memastikan bahwa independensi lembaga legislatif tetap terjaga. (*)
