Scroll keatas untuk lihat konten
GORONTALOBOALEMO

Aktivis Muda Desak Penegak Hukum Usut Pengadaan Alkes Rp50,9 Miliar

×

Aktivis Muda Desak Penegak Hukum Usut Pengadaan Alkes Rp50,9 Miliar

Sebarkan artikel ini

BOALEMO, mediasulutgo.com — Dugaan praktik monopoli dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp50,9 miliar di Kabupaten Boalemo menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis muda. Salah satu yang angkat bicara adalah Sahril Tialo, aktivis muda asal Boalemo, yang menyatakan keprihatinan mendalam atas indikasi tidak transparannya proses pengadaan tersebut.

Dalam pernyataannya kepada media, Minggu (6/7/2025), Sahril menilai bahwa jika benar pengadaan tersebut dilakukan secara tertutup dan hanya menguntungkan segelintir pihak, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Sebagai daerah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dugaan penyalahgunaan anggaran publik ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa membiarkan persoalan ini tanpa pengusutan serius akan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk itu, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Aliansi Gerak, kelompok yang lebih dahulu menyuarakan persoalan ini.

“Saya mendesak aparat penegak hukum, baik Polda Gorontalo maupun Kejati Gorontalo, untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan kasus ini tanpa pandang bulu,” tambah Sahril.

Lebih jauh, Sahril menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, khususnya generasi muda, dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan mengawal transparansi anggaran publik.

“Kontrol sosial dari publik adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi. Mari kita bersama-sama mengawasi dan menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait dugaan praktik monopoli dalam pengadaan alkes tersebut. Namun desakan dari berbagai elemen masyarakat terus menguat agar kasus ini segera diusut secara tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *