OPINI, mediasulutgo.com — Beberapa waktu kemarin Gorontalo dirundung berita di media online terkait Gubernur meminta para aktivis untuk tidak memprovokasi masyarakat soal PPKM, selang berapa hari kemudian setelah pemberitaan itu muncul lagi pernyataan di Media Sosial tentang pernyataan Gubernur Gorontalo mengajak nakes untuk mogok kerja bahkan akan memimpin demo, ini menunjukan inkonsistensi pada diri Gubernur sendiri.
Pernyataan Gubernur Gorotalo Rusli Habibi yang mengajak kepada para nakes untuk mogok kerja dan bahkan akan pimpin demo. Ini hanya akan membuat daerah tidak kondusif, apalagi pada tingkatan lapisan masyarakat yang hari ini tengah berjuang bersama-sama untuk melawan pandemic Covid-19.
Seharusnya Bapak Gubernur mengambil langkah yang lebih objektif dengan mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif, jangan malah memprovokasi nakes untuk mogok kerja, apalagi sampai pimpin demo, jangan sampai Gubernur sebagai kepala daerah tertinggi di Gorontalo ini justru yang akan membuat daerah yang dikenal dengan Serambi Madinah ini tidak kondusif.
Lebih-lebih Kasus Positif Covid-19 di Gorontalo beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan, dan seluruh elemen pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah di seluruh Indonesia hari ini tengah berkoordinasi, mulai dari anggaran insentif Nakes sampai dengan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM serta selalu menggaungkan gerakan 5M 1D.
Di Gorontalo Justru Kepala Daerah sendiri yang memprovokasi nakes untuk mogok kerja, kalau begini siapa yang akan menangani kasus pasien Covid? Sebagai orang nomor satu di Gorontalo secara struktur pemerintahan harusnya ada fungsi control dan koordinasi atau bahkan juga langkah-langah yang sifatnya subjektif sesuai garis koordinasi terhadap pemerintah daerah kabupaten kota agar semua elemen pemerintahan terintegrasi, termasuk juga soal isu instentif nakes yang belum dibayarkan.”
Terkahir penulis menyampaikan bahwa arus informasi hari ini mempengaruhi seluruh sector kehidupan masyarakat, yang ditandai pemberitaan (Media Online) yang massif maka cara komunikasi pemerintah juga penting dikritisi.
Sebagai kepala daerah apa saja yang dikatakan itu bisa dianggap sebagai suatu kebijakan, nah jangan sampai diksi-diksi provokatif yang mengajak mogok kerja sampai pimpin demo seperti ini apalgi sampai chaos, akan jadi preseden baru dikalangan masyarakat., ini akan berakibat inkondusfitas daerah dan akan berdampak tidak baik juga untuk bapak Gubernur.
Firman Latuda
Ketua Cabang PMII Kab. Gorontalo
