GORUT, mediasulutgo.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara (Gorut) Ridwan Yasin mengatakan, berbicara soal Pengarusutamaan Gender (PUG) bahkan menjadi tanggung jawab disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Gorut.
Hal itu disampaikan saat menutup Bimtek tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Minggu (17/10/2020).
Pada kesempatan itu Ridwan menyampaikan ini sebagai wadah untuk mendorong percepatan perencanaan yang responsif gender, dengan harapan program dan kegiatan yang disusun melalui proses perencanaan ditahun 2021 bisa terlaksana dengan baik.
“Dari hasil yang didapat pada bimtek ini, nantinya akan ditindaklanjuti pada penganggaran APBD 2021. Bapak Bupati juga menyampaikan, banyak hal – hal yang harus diperhatikan kedepan terkait dengan kehadiran kita keikutsertaan kita dalam rangka pembahasan APBD di Tahun 2021 mendatang,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, dari pelaksanaan PPRG ditingkat Perencanaan dan Penganggaran tersebut harus memiliki rencana yang strategias dan terintegritas agar mampu mengatasi kesenjangan gender itu sendiri.
“Ini dimaksudkan agar gender sebagai konstruksi serta dapat terintegrasi dalam semua bidang pembangunan. Sehingga strategis percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender benar – benar terwujud,” jelas Panglima ASN itu.
Iapun menyebutkan, dari hasil pelaksanaan bimtek ini dapat menerapkan/ mengimplementasi dimasing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sehingga Ini perlu disiapkan, agar supaya nanti pada pembahasan di DPRD dengan mudah kita menjawab apa saja pertanyaan yang akan di tanyakan kepada kita,” kata Ketua TAPD itu.
Lebih jauh ia berharap, dari kegiatan ini bahwa setiap penyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dimasing – masing OPD mampu menganalisa kebutuhan segmen gender laki – laki dan perempuan, yang nantinya akan dimasukan didalam sebuah perencanaan.
“Nah, ketika pada saat pembahasan RKA nanti diwajibkan kepada kita semua termasuk didalamnya pimpinan OPD tidak diperkenan keluar daerah, karena pada pembahasan nanti kehadiran kita sangat penting, dalam rangka memaksimalkan setiap pembahasaan yang dilaksanakan di DPRD. Semua kita akan berperan mulai dari Sekda dan pimpinan OPD, sehingga dari hasil ini bisa terwujud di tahun 2021 mendatang,” tandasnya. (Srm)
