Scroll keatas untuk lihat konten
BOLMUT

Pemkab Boltara Dukung Penyusunan Tata Ruang Pulau Bongkil, Pertahanan dan Kelestarian Laut Jadi Prioritas

×

Pemkab Boltara Dukung Penyusunan Tata Ruang Pulau Bongkil, Pertahanan dan Kelestarian Laut Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Pemkab Boltara

BOLTARA, mediasulutgo.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Pulau Bongkil.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., yang mewakili Plt. Bupati Boltara saat menghadiri sekaligus membuka Konsultasi Publik I Penyusunan RTR KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Pulau Bongkil, Selasa (17/11/2026).

Advertisement
Pemkab Boltara
Scroll kebawah untuk lihat konten

Kegiatan yang berlangsung di Coach Coconut Beach Resto tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Konsultasi publik ini merupakan tahapan awal penyusunan RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara (KPN) yang terintegrasi dengan RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.

BACA JUGA  Pemkab Boltara Bahas RDTR Bolangitang Timur dan Pinogaluman, KLHS Jadi Acuan Pembangunan Berkelanjutan

Forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan, saran, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan dokumen tata ruang Pulau Bongkil agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Dalam sambutannya, Abdul Mutoh Daeng Mulisa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan konsultasi publik tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltara mendukung proses penyusunan tata ruang Pulau Bongkil agar menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kondisi lapangan, serta memperhatikan berbagai kepentingan strategis.

Menurutnya, pengaturan ruang kawasan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.

Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan penataan ruang tidak hanya memperkuat kepentingan strategis nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Kecamatan Kaidipang dan Pinogaluman.

BACA JUGA  BPK RI Evaluasi Manajemen Aset Boltara, Pemkab Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi

Pemerintah daerah berharap seluruh masukan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat nelayan, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen RTR KSN Pulau Bongkil sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan KKP, pimpinan OPD terkait, Camat Pinogaluman, Camat Kaidipang, para kepala desa di wilayah Kaidipang dan Pinogaluman, penyuluh perikanan, serta kelompok masyarakat nelayan dari kedua kecamatan.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah pusat, perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tim Penyusun Revisi RZWP-3-K, serta organisasi nonpemerintah Wildlife Conservation Society (WCS).(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *