BOLTARA, mediasulutgo.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang berlangsung di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan validasi antara Bapelitbangda, tenaga ahli, dan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan pohon kinerja serta cascading dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2025-2029.
Dalam sambutannya, Mohammad Aditya Pontoh menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029.
Ia menekankan enam poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, perubahan RPJMD merupakan respons terhadap dinamika lingkungan strategis, kondisi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta perkembangan regulasi. Karena itu, asumsi perencanaan, proyeksi keuangan daerah, target, dan program perlu ditinjau kembali agar tetap realistis, terukur, serta sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kedua, perubahan RPJMD bukan dimaksudkan untuk mengubah visi dan misi kepala daerah, melainkan menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, indikator, dan intervensi pembangunan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Ketiga, perubahan RPJMD menjadi momentum penting karena akan menjadi landasan penyusunan RKPD Tahun 2028 dan perencanaan tahun berikutnya. Oleh sebab itu, prosesnya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tepat waktu, mengingat masa pelaksanaan RPJMD hanya menyisakan dua tahun terakhir.
Keempat, seluruh kepala perangkat daerah diminta menuntaskan perumusan, penyelarasan, dan validasi pohon kinerja serta cascading selama kegiatan berlangsung, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda setelah kegiatan berakhir.
Kelima, Bapelitbangda diminta segera menindaklanjuti hasil kegiatan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Integrasi tujuan pembangunan daerah hingga indikator dan target masing-masing perangkat daerah harus dipastikan konsisten dengan memperhatikan kemampuan keuangan, sumber daya, serta prioritas pembangunan.
Keenam, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta aktif mengawal proses perubahan RPJMD hingga penetapannya. Setiap penyesuaian sasaran, indikator, program, dan target harus diselaraskan dengan proyeksi keuangan daerah serta kebijakan penganggaran.
Plt Bupati juga menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling terintegrasi agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di akhir sambutannya, ia mengingatkan bahwa perubahan RPJMD bukan sekadar penyesuaian dokumen maupun pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, perubahan tersebut merupakan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Kita harus mengubah pola pikir, dari sekadar menyusun apa yang ingin dikerjakan, menjadi merumuskan apa yang benar-benar harus dicapai. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berharap terwujud keselarasan sasaran dan indikator kinerja seluruh perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan semakin terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Dr. Moh. Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si., Expert Penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Doddy Afianto, S.P.W.K., narasumber Marlupi Julianingrum, S.T., QRMP, Kepala Bapelitbangda Boltara, para kepala OPD, serta seluruh peserta kegiatan.(*)















