LIMBOTO, mediasulutgo.com — Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada penyesuaian anggaran, efisiensi belanja, dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penegasan itu disampaikan Bupati Sofyan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Oktober 2025, Senin (20/10), di Ruang Dulohupa, Lantai II Kantor Bupati Gorontalo.
“Penyesuaian anggaran harus dilandasi prinsip efisiensi dan efektivitas. Fokus utama adalah penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Koordinasi lintas OPD harus diperkuat demi tercapainya target ini,” ujar Sofyan.
Langkah efisiensi ini diambil menyusul adanya pengurangan alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menata ulang pos belanja agar lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan.
Rapim turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Gorontalo.
Bupati Sofyan menekankan agar penyusunan R-APBD 2026 dilakukan secara cermat, realistis, dan responsif terhadap dinamika kondisi ekonomi daerah. OPD yang memiliki kaitan langsung dengan sektor UMKM akan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar, sementara OPD pendukung akan menyesuaikan dengan skala prioritas.
Selain efisiensi belanja, rapat juga membahas penguatan kerja sama dengan Bank SulutGo (BSG) dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya, Program ST-12 (Sapi Ternak 12 Kelompok Gorontalo) serta pemberdayaan perempuan desa yang akan didampingi oleh pihak perbankan.
Rapim turut menyinggung agenda kunjungan Ustadz Abdul Somad (UAS) yang akan menjadi bagian dari kegiatan keagamaan dan sosial di Kabupaten Gorontalo.
Bupati Sofyan menargetkan pengesahan APBD 2026 dapat rampung sebelum HUT Kabupaten Gorontalo pada November mendatang, agar pelaksanaan program prioritas dapat segera dijalankan.
“UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus berkomitmen menjalankan program prioritas dengan efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.(**)
