BOLMUT, mediasulutgo.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat kerja bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (29/9/2025). Tiga instansi yang hadir yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Mardan Umar, menjelaskan bahwa rapat tersebut digelar untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program-program yang tengah dijalankan masing-masing OPD. Selain itu, agenda ini juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memastikan peran dinas dalam penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Komisi II meminta agar dinas atau instansi teknis yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, benar-benar diberikan kepada penerima yang tepat. Penyaluran bantuan harus jelas dan sesuai dengan daftar penerima yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati,” tegas Mardan.
Ia juga menyoroti maraknya aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Bolmut. Menurutnya, meski penanganan laut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pihak DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar proaktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui dinas terkait.
“Komisi II menekankan pentingnya sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap program-program pembangunan daerah ke depan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Bolmut lainnya, yakni Dewi Sandra Astuti Mondo, Ramlan Tinamonga, dan Ronal Bolota. Dari pihak eksekutif, hadir perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).(ADV)
