BOLMUT|mediasulutgo.com – Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara Maju (gabungan Partai Golkar, Demokrat, PKB, Perindo, dan PAN) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Melalui juru bicaranya, Adriansyah Septian Pakaya, Fraksi Karya Bolmut Maju memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD 2025. Menurut fraksi ini, APBD Perubahan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan langkah strategis dalam menjawab dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam pandangan fraksinya, aspek pendapatan daerah menjadi catatan utama. Mereka menilai target pendapatan dalam APBD Perubahan 2025 perlu dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, khususnya sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Namun demikian, Fraksi Karya Bolmut Maju menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangan sampai membebani masyarakat melalui pungutan atau retribusi yang tidak proporsional.
Fraksi Karya Bolmut Maju juga menyoroti perubahan alokasi belanja daerah pada sejumlah sektor. Mereka menekankan agar prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran.
“Prioritas belanja daerah sebaiknya diarahkan pada sektor pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal,” ungkap Adriansyah dalam pandangan umum fraksi.
Selain itu, dirinya juga mendorong percepatan penyerapan anggaran, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait aspek pembiayaan daerah, Fraksi Karya Bolmut Maju menyatakan mendukung langkah pemerintah dalam memanfaatkan pembiayaan netto maupun sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Meski begitu, mereka memberi catatan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pembiayaan yang berisiko membebani fiskal di masa mendatang.
Fraksi Karya Bolmut Maju menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025. Mereka meminta agar pelaksanaan anggaran dilakukan secara disiplin sesuai aturan perundang-undangan, serta diawasi oleh legislatif, inspektorat, hingga masyarakat.
Selain itu, fraksi mendorong agar sistem pelaporan dan monitoring keuangan daerah lebih transparan dan mudah diakses publik, sehingga akuntabilitas pemerintah dapat terjaga.
Sebagai penutup, Fraksi Karya Bolmut Maju menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lebih lanjut atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, dukungan tersebut tetap disertai catatan strategis agar anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“APBD Perubahan harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar formalitas siklus keuangan daerah,” tegas Adriansyah
Dengan pandangan umum ini, Fraksi Karya Bolmut Maju menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(*)
