BOALEMO, Mediasulutgo.com — Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, mengecam keras kebijakan yang dinilai tidak adil dan mengabaikan aspirasi masyarakat luas.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Boalemo, Senin (11/8), Hardi membeberkan data resmi Dinas Pekerjaan Umum yang menunjukkan hilangnya sejumlah program aspirasi anggota dewan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk saat pergeseran anggaran.
“Aspirasi anggota DPRD yang sudah tertuang dalam APBD induk justru hilang saat pergeseran anggaran pertama dan kedua. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tegas Hardi.
Ia menyoroti alokasi dana sebesar Rp25 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyaris sepenuhnya disalurkan ke Kecamatan Paguyaman, wilayah asal Bupati Boalemo.
“PAD adalah kontribusi seluruh kecamatan di Boalemo, sehingga setiap kecamatan berhak menerima bagian yang adil,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Hardi, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024.
Fraksi Demokrat pun mengancam akan menarik diri dari pembahasan APBD Perubahan jika ketimpangan ini tidak diperbaiki.
“Sikap ini kami ambil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan di Boalemo berjalan adil,” pungkasnya. (*)
