JAKARTA, mediasulutgo.com — Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) kembali menyuarakan keresahan publik atas lambannya penanganan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Boalemo, Gorontalo.
Terbaru, Gerak mengungkap manuver salah satu oknum pejabat Dinas Kesehatan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, yang disebut tengah berupaya mencari perlindungan politik lewat jalur keluarga Bupati Boalemo.
Koordinator Gerak, Abdul Wahidin Tutuna, dalam keterangan resminya, Sabtu (2/8), menyatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa oknum dimaksud telah melakukan pendekatan personal kepada anak Bupati Boalemo dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini mencoreng upaya penegakan hukum yang bersih dan independen. Kami mendapat informasi bahwa pejabat Dinas Kesehatan yang terindikasi dalam kasus dugaan korupsi alkes telah menemui anak Bupati Boalemo untuk mencari perlindungan politik,” ungkap Wahidin.
Menurut Gerak, langkah tersebut menunjukkan adanya kepanikan dan ketakutan di lingkaran pejabat yang terlibat, serta menjadi indikasi bahwa kasus ini memiliki dasar yang kuat dan bukan sekadar isu kosong.
“Kalau memang tidak bersalah, untuk apa mencari perlindungan ke keluarga kepala daerah? Ini justru memperkuat keyakinan kami bahwa ada hal serius yang sedang ditutupi,” tegas Wahidin.
Gerak juga mengingatkan kepada seluruh pejabat publik, termasuk Bupati Boalemo, agar tidak mencampuri proses penegakan hukum dan menjaga netralitas dalam perkara yang tengah disorot masyarakat.
“Campur tangan kekuasaan hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum. Kami ingatkan, hukum harus berjalan tanpa intervensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gerak memastikan akan menyampaikan temuan terbaru ini kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri dalam rangkaian aksi dan audiensi yang telah mereka agendakan.
“Kami tidak akan berhenti. Kasus ini akan kami kawal hingga tuntas. Tidak boleh ada kekuatan politik atau jabatan yang bisa melindungi pelaku korupsi,” pungkas Wahidin.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Kabupaten Boalemo terkait dugaan pendekatan politik yang disampaikan oleh Gerak. (*)
