KOTAMOBAGU,mediasulutgo.com– Gubernur Sulawesi Utara(Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) ikut membahas masalah pertambangan di sela-sela rapat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digelar di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Sabtu (15/3/2025).
menurut Gubernur, pihaknya sementara mengejar agar RTRW segera selesai supaya pertumbuhan ekonomi Sulut kedepan berjalan dengan baik.
“Indonesia ada 10 Provinsi yang belum memiliki RTRW, dan salah satunya Sulawesi Utara, maka kami berusaha cepat menuntaskan RTRW ini,” jelasnya.
Dia pun meminta masyarakat agar tidak risau dengan masalah pertambangan saat ini, semuanya akan tertata dengan baik.
“Kalau ada riak-riak di luar mereka mungkin belum paham, dan demonya serba cepat,” jelasnya.
Gubernur YSK menegaskan bahwa tambang adalah milik rakyat dan harus kembali ke rakyat, namun yang terpenting perlu dijaga keamanan dan kelestarian alam.
“Pemerintah harus hadir, dan kami minta masyarakat tidak perlu dengar yang diluar sana namun tidak paham, padahal dia warga Sulut tapi tidak pro kepada rakyat. Kedepan tidak usah dipilih manusia macam begitu,”jelasnya.
Sebelumnya para penambang yang tergabung dalam aliansi masyarakat lingkar tambang (AMLT) melakukan demo menolak penutupan tambang ilegal di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara.
Demo digelar pada Jumat 14 Maret 2025 di Desa Ratatotok.
Ketua AMLT Valdy Suak mengatakan para penambang turun ke jalan usai mendapatkan isu soal penutupan tambang emas Ilegal di Ratatotok.
“Kita dapat info Komisi Tiga DPR RI akan turun kemari, jadi kita ini berdialog dengan aksi damai, kita berharap adanya perhatian dari mereka kedepan,” jelas dia.
Dalam orasinya, Suak mengatakan agar tidak ada ancaman menutup tambang emas ilegal di Ratatotok.
Apalagi saat ini banyak masyarakat kecil menggantungkan hidup disana, “Kami tidak mau ilegal, berikan legalitasnya. Karena kami hanya ingin makan,” ucapnya.
“Menutup tambang bukan menjadi solusi, justru akan menjadikan polemik besar di lapangan,” ungkapnya.(**)
