Bolmong|mediasulutgo.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Fraksi PDI Perjuangan, Fitri Koagow S.PD Ketua Komisi II menggelar kegiatan reses masa sidang ke-1 Tahun 2025 di Kediamannya, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur,Jumat (07/03/2025).
Koagow mengatakan, reses yang digelar ini dalam rangka menampung aspirasi dan keluhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, masukan, saran dan saling berbagi informasi,” ucapnya.
Dirinya mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan, serta usulan program yang mana nanti akan diperjuangkan di legislatif.
Koagow juga menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi keluhan warga yakni terkait dengan evaluas dinas terkait perihal pekerjaan normalisasi Sungai Moosi yang kembali jebol, jembatan penghubung mogoyungung Imandi, Jalan Usaha Tani (JUT), Infrastruktur Jalan Mopuya Dumoga, Terakhir terkait evaluasi pasar imandi perihal kejelasan status pasar.
“Saya ingin memastikan suara masyarakat didengar dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas yang ada,” ujar Koagow.
Warga Kelurahan imandi dan sekitarnya sangat antusias dan aktif mengajukan berbagai usulan, salah satu topik yang paling banyak disuarakan adalah perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kendala utama bagi mobilitas warga.
Warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, terutama jalan penghubung antar desa yang masih sangat sulit dilalui sama halnya yang ada di Kecamatan Dumoga Tenggara yang juga masuk dalam daerah pemilihan koagow.
Selain infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan juga menjadi isu yang sangat diperhatikan, warga berharap agar pemerintah dapat meningkatkan fasilitas pendidikan dan Kesehatan di tiap desa sesuai dengan usulan tiap wilayah.
Menanggapi hal ini Koagow mengungkapkan bahwa ia akan membawa aspirasi warga ini ke dalam rapat-rapat DPRD nanti untuk dibahas lebih lanjut. Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi skala prioritas dalam anggaran 2025.
Ketua Komisi II ini juga mengingatkan warga bahwa reses adalah bagian dari proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk langsung berinteraksi dengan wakil rakyat.
“antusiasme masyarakat dalam memberikan masukan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan”,tutupnya. (Vijay Karundeng)
