BOLSEL|mediasulutgo.com — Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyhono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pada Minggu (05/05/2024).
Kunjungan kerja Menteri ATR/BPN tersebut dalam rangka meninjau lahan relokasi untuk masyarakat yang terdampak erupsi gunung ruang siau tagulandang.
Rombongan Menteri disambut langsung Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt. Msi, Wabup Deddy Abdul Hamid, unsur Forkopimda dan jajaran pejabat teras Pemkab Bolsel bertempat di Desa Modisi Kecamatan Pinolosian Timur.
Dihadapan Menteri, Orang No. 1 Bolsel mengatakan Modisi merupakan tempat yang sudah di survei langsung oleh pemerintah provinsi sulut untuk menjadi lahan bagi para masyarakat yang terdampak erupsi gunung ruang.
Iskandar Kamaru juga mengatakan dimana Gubernur SULUT langsung menghubunginya Pasca erupsi gunung ruang yang kedua kalinya. ‘Alhamdulillah atas negosiasi kami menemukan desa modisi, yang dimana 100 persen merupakan masyarakat sangihe, sehingga sudah tepat jika masyarakat yang terdampak untuk ditempatkan di desa modisi ini’. Ujar Iskandar.
Lanjut Iskandar menurutnya lokasi relokasi sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah. ‘Saya atas nama masyarakat tentu sangat bangga karena ini merupakan misi kemanusiaan yang tergerak hati untuk rela tulus dan ikhlas menerima relokasi’ ujar Iskandar
Sementara itu, Menteri ATR/BPN mengatakan acara ini sangat mendadak, pasca rapat kerja terbatas bersama Presiden RI beberapa waktu lalu. ‘Saya sangat bersemangat untuk turun langsung demi saudara-saudara kita yang terdampak erupsi gunung ruang, sehingganya saya langsung datang untuk mengecek lokasi relokasi’ ujar AHY.
AHY mengatakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat demi membantu saudara-saudara yang terdampak erupsi. ‘Gunung ruang secara histori selalu terjadi erupsi dan setelah melakukan pertimbangan dengan bapak presiden, disepakati segera percepatan relokasi masyarakat ke desa modisi’ jelasnya.
Lanjutnya, kehadirannya di Bolsel juga untuk mengecek status lahan dengan total 10 hektar tersebut.
“Saya hadir cek statusnya seperti apa, dengan total 10 hektar ini. pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa”. tuturnya.
Menurutnya, lahan 10 hektar tersebut milik dari sangadi desa modisi dan bersedia di jual ke pemerintah.
“Untuk selanjutnya tentu ada tahapan nya dan dilakukan agar tidak ada yang dirugikan, kita ingin mempercepat segala prosesnya. Karena proses pemindahan juga tidak mudah maka harus segera dilakukan,” jelasnya.
Terakhir, Menteri mengatakan desa modisi di Bolsel di pilih karena secara ekosistemnya itu mirip dengan yang ada di siau tagulandang.
“Masyarakat yang terdampak hampir semua berlatar belakang nelayan, jadi sudah pas karena posisi disini yang dekat dengan pantai, Tetapi juga upaya pemerintah menyediakan lahan perkebunan akan segera di dilakukan untuk menyambung hidup masyarakat. Lahan harus clear agar bisa segera diterbitkan sertifikat oleh kementrian ATR/BPN,” tutupnya.(*)
