GORUT, mediasulutgo.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara (Gorut) Ridwan Yasin, kembali menegaskan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus memaksimalkan kinerja, khususnya terhadap dokumen-dokumen yang nantinya akan dievaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
“Kepada seluruh pimpinan OPD, terhadap dokumen yang diperlukan untuk dievaluasi dari pihak Kemenpan-RB
untuk segera dipenuhi paling lambat minggu pertama bulan September” tegas Ridwan, usai mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Gorut, Senin (31/08/2020).
Apalagi kata Ridwan, dimana tugas maupun tanggungjawab tersebut tidak hanya meliputi kepada Pimpinan OPD, akan tetapi lebih kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) dalam memecahkan apa saja yang menjadi tugas prioritas yang menjadi target Pemerintah Daerah.
“Apa saja yang belum diselesaikan itu harus segera diselesaikan baik oleh pimpinan OPD dan khususnya kepada Kasubag Perencanaan untuk dapat menyelesaikan apa saja yang belum,” ujarnya.
Ia menyebutkan dari 514 Daerah se-Indonesia, Gorut sendiri berada pada posisi terendah, sehingga ini yang menjadi tangunggjawab kita bersama untuk menjadikan Daerah ini berada di barisan terdepan.
“Tentu daerah juga memerlukan kerjasama semua pihak apabila menginginkan agar Kabupaten Gorut berada dibarisan terdepan. Dimana untuk Reformasi Birokrasi (RB) Gorontalo Utara menempati posisi paling bawah, dari 514 daerah yang ada di seluruh Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut kata Panglima ASN Gorut itu,
paling tidak kinerja yang kita laksanakan,
maka hasilnya tetap akan diukur oleh Reformasi Birokrasi dan SAKIP. Sehingga dengan target-target itu dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Maka dari penilaian tersebut akan menentukan keberadaan daerah kita dalam mencapai target – target.
“Nantinya kita bekerja tapi hasilnya itu diukur oleh Reformasi Birokrasi dan SAKIP tadi. Sebab, sistim akuntabilitas kinerja pemda disana dilihat, kalau kinerjanya bagus, SAKIPnya bagus Reformasi Birokrasinya bagus maka tentunya pemerintahannya terselenggarakan dengan baik. Tidak hanya fokus pada tugas fungsinya, akan tetapi tetapi target-target itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tutup Sekda millenial itu.(Srm)
