BOLMUT|mediasulutgo.com — Sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengeluhkan kenaikan retribusi pasar.
Pasalnya dengan pungutan yang mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu rupiah tersebut para pedagang khawatir akan gulung tikar.
“Bagaimana masih dapat untung kalau retribusinya terlalu tinggi begini. Torang pe barang saja stenga mati mo bayar apalagi harus bayar (retribusi) yang begitu mahal “ucap salah satu pedagang yang namanya enggan dipublikasikan.
Ironisnya lagi, para pedagang kerap kali mendapat ancaman dari petugas pasar jika belum membayar maka warung dagangannya akan dibongkar.
“Saya diberi peringatan, jika tidak membayar, tempat saya akan dibongkar Satpol PP. Hari ini saja, ada juga yang belum bisa bayar, karena belum punya uang, dagangannya juga belum ada yang laku”ucapnya.
Situasi perekonomian saat ini sambungnya lagi sangat tidak stabil bagi para pedagang di Pasar Boroko.
Melihat kondisi saat ini, dirinya berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan terkait kenaikan tarif retribusi pasar. Dengan begitu, para pedagang dapat terbantu pada kondisi penjualan yang melemah akhir-akhir ini.
Sementara itu, Mandor Pasar Boroko Erwin Pontoh saat di konfirmasi membenarkan adanya kenaikan retribusi pasar.
Menurutnya hal tersebut sudah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020. “Perda sudah ada. Kami juga sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2021, namun karena beberapa hal akhirnya baru bisa diterapkan tahun 2023 ini” ungkap Erwin.
Erwin juga menjelaskan dalam perda itu diatur besaran retribusi berdasarkan luas kios atau tempat jualan pedagang.”Itulah yang kemudian membuat tarif retribusi tiap pedagang berbeda. Kami juga sangat menyesalkan ada pedagang yang membangun tempat jualannya terlalu besar bahkan lebih mirip rumah karena sudah memiliki dapur ruang tamu dan juga kamar tidur”tutup Erwin.(a!)
