BOALEMO, mediasulutgo.com – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Paham yang dinilai tidak adil dalam mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
Kritik itu disampaikan Hardi dalam rapat Paripurna DPRD Boalemo terkait pengesahan APBD-P, Senin (11/8/2025). Ia menyoroti ketimpangan alokasi anggaran, di mana dari total PAD sebesar Rp70 miliar, Rp25 miliar atau hampir 36 persen difokuskan hanya pada satu kecamatan, yakni Kecamatan Paguyaman. Sementara enam kecamatan lainnya—Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, dan Paguyaman Pantai—tidak mendapatkan porsi yang seimbang.
“Ini namanya kesenjangan pembangunan. Dari tujuh kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Paguyaman yang digelontorkan PAD sebanyak Rp25 miliar. Ini sangat tidak adil. Kami sangat kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Paham,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Hardi menjelaskan, temuan ini terungkap saat proses pergeseran anggaran bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia menilai, PAD yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan merata bagi seluruh wilayah justru hanya difokuskan pada satu kecamatan.
“Dari total PAD sekitar Rp70 miliar, sebanyak Rp28 miliar teralokasi di Kecamatan Paguyaman. Ini sungguh menyedihkan. PAD itu berasal dari seluruh kecamatan, tapi hanya satu yang menikmati,” ungkapnya.
Selain itu, Hardi juga mengkritisi penghapusan program penting di APBD Induk, seperti bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan Dinas PU. Menurutnya, ada 12 unit rumah untuk warga miskin yang sangat membutuhkan perbaikan, namun anggarannya justru digeser.
“Sangat miris, ada 12 rumah RTLH yang diusulkan, tapi tidak dianggarkan. Bagaimana perasaan kita duduk di sini, sementara mereka yang seharusnya tidur di rumah layak justru diabaikan?” ujarnya dengan nada kecewa.
Menutup pernyataannya, Hardi menegaskan kecintaannya pada daerah dan menuntut pemerintah membuat perencanaan anggaran yang matang serta berkeadilan.
“Saya mencintai daerah ini. Pembangunan harus direncanakan dengan matang dan merata, bukan hanya menguntungkan satu wilayah,” pungkasnya. (*)
